Newz

Loading...

Minggu, 29 Juli 2012

Sejarah, kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi pada masa kerajaan Hindu - Buddha

Sejarah.

1. Sistem dan Struktur Sosial Masyarakat.
     A, Masa-masa kerajaan Hindu.

Masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat Indonesia tremasuk sistem dan struktur sosial masyarakatnya. Pengaruh itu dapat d lihat antara lain, diterapkannya sistem pembagian kasta pada masyarakat Indonesia.
Kasta merupakan sistem pengelompokkan masyarakat melalui tingkatan-tingkatan kehidupan masyarakatnyadan berlaku secara turun-temurun. Tetapi penggunaan kasta di masyarakat Hindu Indonesia dan masyarakat Hindu India memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kasta dalam Hindu India digunakan untuk membedakan stasus sosial antara bangsa Ariya dan bangsa Dravida. Sedangkan di Indonesia di gunakan hanya untuk menunjukkan status sosial masyarakatnya, karna kasta dalam masyarakat Indonesia hanya di pergunakan oleh bangsa Indonesia sendiri.

B. Masa-masa Kerajaan Buddha
    Struksur sosial masyarakat Indonesia Yang mendapat pengaruh Buddha tidak sama dengan masyarakat yang dipengaruhi Hindu. Pada masyarakat yang mendapat pengaruh Buddha tidak diperoleh melalui berbagai usaha. namun pada masyarakat yang mendapat pengaruh Buddha dikenal dengan adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti :
1. Kelompok Masyarakat Bhiksu dan Bhiksuni; klompok masyarakat ini tinggal di dalam wihara yang terdiri dari para Bhiksu dan Bhiksuni. Mereka telah berhasil meninggalakan hal-hal yang bersifat keduniawian. Setiap umat Buddha dapat menjadi Bhiksu dan Bhiksuni.

2. Kelompok Masyarakat Umum : kelompok masyarakat yang masih terpengaruh oleh unsur-unsur kehidupan duniawi. Mereka masih diliputi nasfu dan keserakahan untuk memiliki seseuatu yang dipandang dapat membuat kehidupannya lebih layak di mata orang lain. Namun dari kelompok masyarakat umum ini juga dapat menjadu b
bhiksu dan bhiksuni ketika muncul kesadaran untuk dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan meninggalkan kehidupan duniawi.

   Sistem dan Struktur masyarakat yang mendapat pengaruh Buddha berkembang pada maa kerajaan Hindu-Buddha seperti kerajaan Holing, Sriwijaya dan Syailendra.

Struktur BITOKRASI KERAJAAN HINDU BUDDHA DI BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA.

A. STRUKTUR BIROKRASI KERAJAAN SRIWIJAYA.
    Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang pernah membawa nama harum Indonesia hingga jauh ke luar wilayah Indonesia. Sebagai sebuah kerajaan maritim maka sasara dalam perluasan wilayah kekuasaannya lebih banyak tertuju untuk menguasai daerah lautan, maupun jalur dan pusat-pusat perdagangan yang sangat strategis pada masa itu.
     Penguasaan terhadap jalur dan pusat-pusat perdagangan oleh Kerajaan Sriwijaya merupakan hal yang penting karena dengan menguasai jalur dan pusat-pusat perdagangan itu, Kerajaan Sriwijaya akan menambah pendapatan kerajaan. dari pendapatan ini Kerajaan Sriwijaya dapat meembangun angkatan perang yang kuat untuk menjaga keamanan dan ketentraman kerajaan. Dalam beberapa prasasti di sebutkan tentang pelaksanaan suatu keputusan raja lengkap dengan perincian hadiah atau pun sanksi yang dapat diterima dalam suatu peristiwa. Selain itu, ditemukan prasasti-prasasti yang mencatat masalah-masalah sengketa hukum antar warga. Hal yang lebih menarik lagi dari kerajaan bahwa sebagian prasasti memuat ancaman-ancaman atau pun kutukan-kutukan bagi keluarga kerajaan itu sendiri. Walau pun kedengarannay aneh sekali, namn ada pendapat yang menganggap hal ni sangat mungkin terjadi, karena keluarga-keluarga kerajaan yang menjadi ancaman itu kekuasaannya berada di luar pengawasan langsung dari raja ang berkuasa.
    Ancaman dan kutukan itu di berikan kepada putra-putra raja ang di berikan kekuasaan di daerah-daerah. Sikap keras itu bertujuan untuk m elakukan pengawasan langsung pada daerah-daerah dan bertindak tegas terhadap penguasa daerah yang tidak setia. Walaupun penguasa daerah itu adalah putra raja sendiri.
    Dengan demikian, struktur birokrasi yang diterapkan oleh Kerajaan Sriwijaya bersifat langsung, karena raja memegang peranan penting dalam pengawasan terhaap tempat-tempat yang dianggap strategis. Raja dapat memberikan penghargaan terhadap penguasa daerah yang setia atau pun memberikan hukuman kepada penguasa daerah yang tidak setia.

B. STRUKTUR BIROKRASI KERAJAAN MATARAM HINDU.

    Sejak zaman kerajaan Mataram Hindu tidak dapat ditemukan satupun catatan tenatang teori ketatanegaraan yang sampai kepada kita. Walaupunndemikian, ada beberapa petunjuk mengenai konsepsi yang melandasi struktur birokrasi Kerajaan Mataram Hindu. Di dalam prasasti Canggal disebutkan keberhasiln Raja Sanjaya yang telah berhasil menguasai kerajaan-kerajaan disekitarnya.
   Struktur birokrasi Kerajaan Mataram hindu terdiri dari daerah pusat kerajaan dan derah watak. Daerah pusat kerajaan atau ibu kota dengan istana sebagai temaat tinggal raja, putra raja dan juga kerabat dekat raja, para pejabat tinggi kerajaan dan juga para abdi dalsm (hamba sahaya). Sedangkan daerah watak merupakan aderha yang di kuasai oleh para rakai atau pangatyang berkedudukan sebagai penjabat tingi kerajaan dan yang berkedudukan sebagai kepala daerah secara urun temurun.
   Melalui berita prasasti yang berasal dari Kerajaan mataram hindu ditemukan kira-kira 100 daerah watak. Setiap daerah watak mencangkup sejumlah desa. Namun sangat disayangkan gambarannya belum jelas sampai sekarang karana idak semua desa berperan dalam suatu peristiwa yang diperingatinya, seperti yang tercantum didalam prasasti. 

C. STRUKTUR BIROKRASI KERAJAAN PAJAJARAN.
    Sebuah naskah berasal dari dari tahun 1518 , yaitu kitab " Sanghyang Siksakandang Keresian" memberi keterangan yang dat diguankan untuk untuk memahami struktur biirokrasi Kerajaan Pajajaran. Dalma strukturbirokrasi kekuasaan ditinggat pusat, kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja, dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Mangkubumi yang membawahi beberapa orang "nu nangganan" . Di samping itu terdapat putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan raja apabila raja meninggal dunia tau pun mengundurkan diri.
    Untuk mengurus daerah-daerah yang laus raja dibantu oleh raja daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari raja daerah itu bertindak sebagai raja yang merdeka. Namun mereka tetap mengakui raja di pusat Kerajaan Pajajaran sebagai yang Dipertuan atau Junjungan. Apabila Raja tidak mempunyai putra mahkota yan kan mewarisi kerajaan, maka seorang raja bawahan dapat di pilih untuk menggantikan raja di pusat Kerajaan Pajajaran.
   Sementara untuk mengurusi masalah-masalah perniagaan pada keenam bandarnya, raja diwakili oleh Dyahbandar yang bertindank untuk dan atas nama Raja Pajajaran  pada masing-masing daerah yang dikuasainya. Di samping itu, kitab-kitab ceritera yang mengisahkan putra raja yang melakukan pengembaraan. Dalam pengembaraannya itu ia menaklukkan raja-raja kecil yang ditemuinya. Setelah raja-raja kecil itu tunduk mereka kemudian diangkat untuk menjadi penguasa daerahnya masing-masing, dengan satu syarat bahwa mereka harus mengakui bahwa kekuasaan tertinggi dari Kerajaan Pajajaran.

C. STRUKTUR BIROKRASI KERAJAAN BALI

     Upaya untuk mengetahui susunan pemerintahan raja-raja di Bali pada masa lampau mengalami banyak kesulitan.hal ini disebabkan tidak semua raja yang pernah memerintah meninggalkan prasasti, atau keterangan-keterangan lain yang bisa di gunakan untuk menyusun gambaran tentang pemerintahan pada masa itu. Namun pada prasasti-prasasti yang tertua antara 882 M - 934 M disebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya seorang raja dibantu oleh suatu badan penasihat raja. Di samping itu, raja dibantu badan-badan seperti Panglapuan, Somahanda Senapati di Panglapuan, Pasamaksa dan Panglapkuan. Semenjak masa pemerintahan Dharma Udayana bersama dengan permaisurinya Gunapriyadhamapatni, badan penasihat raja disebut dengan Pakirakiran I Jro Makabehan. Badan ini beranggotakan beberapa orang Senapati dan Pendeta Siwa-Buddha,
     Menurut R. Gorris, para Senapati dari Kerajaan Bali pada masa lamapau dapat di samakan dengan punggawa, pada masa kerajaan Gel-gel dan Klungkung (setelah Majapahit). padadaerahnya sendiri, paa Senapati ini berkuasa atas segala bidang kekuasaan dan pemerintahan. Seorang Senapati juga berkuasa atas hukum, serta mempunya panglapuan sendiri.

    Sekitar abad ke- 9 M, para Senapati ini terdiri dari :
1. Senapati Sarbwa, jabatan ini pernah dipegang oleh Kiha, Kumpi Adhi, dan Kumpi Dyah Sanat.
2. Senapati Dinganga, jabatan ini pernah dipegang oleh Prajuna, Atri dan Cakra.
3. Senapati Danda, jabatan ini pernah dipegang oleh Kumpi Maradoya.
   
    Dengan demikian, dalam menjalankan pemerintahannya raja dibantu oleh para pejabat kerajaan yang diangkat dan diberhentikan oleh raja. Para pejabat yang menjalankan pemeritahannya samapai ke daerah-daerah adalah wakil-wakil raja yang tunduk. Serta taat terhadap raja.

E. STRUKTUR BIROKRASI KERAJAAN MAJAPAHIT

    Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan kuno yang struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaannya dapat diketahui dengan lebih lengkap. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan yang birokrasinya telah teratur. 
    Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya suatu teritorial dan desentralisasi dengan birokrasi yang terperinci. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi. Berdasarkan konsepsi tersebut, seluruh kerajaan Majapait dianggap sebagai replika dari jagad raya dan Raja Majapahit disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru.
     Raja dipandang sebagai penjelmaan dewa di dunia dan memeggang otoritas politik tertinggi serta menduduki puncak hirerarkhi Kerajaan Majapahit.  Dalam menjalankan tugasnya raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi kerajaan. Sebelum menjadi raja biasanya para putra mahkota diberi kedudukan sebagai raja muda.
    Perintah raja diturunkan kepada pada paa pejabat yang disebut Rakryan Mahamantri Katrini dan kemudian diteruskan kepada para pejabat di bawahnya aitu Rakryan Mantri ri Pakia-kiran, para Dharmadhyaksa dan para Dharma-upapatti. Rakryan Mahamantri i Halu dan Rakryan Mahamantri i Sirikan. Di antara ketiga Rakryan Mahamantri ini maka Rakryan Mahamantri i Hino adalah yang tertinggi dan yang berhak menggantikan kedudukan raja.
    Selanjutnya Rakryan Matri ri Pakira-kiran merupakan kelompok pejabat tinggi kerajaan yang terdiri dari Rakryan Mahapatih dana Patih Hamengkubhumi, Rakryan Tumenggung, Rakryan Demung, Rakryan Rangga, dan Rakryan Kamuruhan. Kelima pejabat ini pada masa zaman pemerintahan Majapahit disebut dengan Sang Panca Wilwatikta, dengan Rakryan Mahapatih yang tertinggi. Rakryan Mahapatih memimpin sebuah Badan Pelaksana Pemerintahan yang disebut Wesapuri Kamntryaning Amatya ring Sanagara, dan Patih Hemengkubhumi juga disebut dengan Apatih ring Tiktawilwadhika. Hal itu dimaksudkan untuk membedakan jabatan patih yang ada di daerah.
   Di bawah Raja Majapahit terdapat sejumlah Raja-raja daerah (paduka bhatara) yang memerintah sebuah negara daerah. Mereka biasanya meruapakn para saudara atau pun kerabat raja. Dalam melaksanakan tugas-tugas kerajaan mereka dibebani tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan penghasilan kerajaan dan penyebaran upeti kepada perbendaharaan kerajaan serta meliputi pertahanan wilayah kerajaan.
    Dalam menjalankan pemerintahannya, para penguasa daerah dibantu oleh pejabat-pejabat daerah dan struktur birokrasi yang hampir sama dengan struktur birokrasi yang ada di pusat kerajaan, tetapi dalam tugas yang jauh lebih kecil dan lebih sempit. Dalam hal ini para penguasa daerah mempunyai hak. Untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya.

     3. SISTEM PENGUASAAN TANAH, PAJAK, TENAGA KERJA, PDAGANGAN, dan TRANSPORTASI PADA MASA KERAJAAN HINDU BUDDHA.

A. SISTEM PENGUASAAN TANAH.
    
    Tanah dalam lingkungan sebuah kerajaan secara umum menjadi milik, kerajaan yang berkuasa.  Tetapi pada hakikatnya, tanah-tanah yang dimiliki oleh kerajaan itu peruntukkan bagi rakyatnya yang berada dalam lingkungan kerajaannya itu. Rakyat dapat memiliki tanah untuk digarap atas nama kerajaan. Bahkan rakyat dapat memperjualbelikan tanah-tanah itu kepada rakyat-rakyat lainnya, sehingga ada rakyat yang memiliki tanah sangat sedikit dan bahakan tidak memiliki tanah sama sekali. 
    Kepemilikkan tanah oleh rakyat bersifat turun-temurun. Hanya saja rakyat tidak akan menolak permintaan kerajaan, apabila tanah milik yang digarapnya itu diminta oleh pihak kerajaan untuk sesuatu hal, misalnya mendirikan candi, atau bangunan lain yang ditangani oleh pihak kerajaan. 
    Pada masa berkembangnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu - Buddha di Indonesia apa saja yang ada dalam wilayah kerajaan itu menjadi milik kerajaan sepenuhnya. Bahkan apa bila kerajaan membutuhkan nyawa dari rakyatnya untuk di jadikan persembahan, maka rakyatnya pun tidak dapat mengelak dari permintaan kerajaan itu. Dengan kata lain, rakyat rela mempersembahkan, segalanya untuk kepentingan kerajaanya. 

B. PAJAK
   
   Kerajaan agraris dapat terus berkembang dan membiayai segala keperluan kerajaannya dari pemungutan pajak. Pajak ditarik oleh para pejabat ditingkat daerah, dari desa-desa yang menjadi bagian daerah bersangkutan. Kemudian. Para pejabat daerah menyerahkannya kepada raja setiap habis panen (panen dua kali setahun). Sedangkan di pusat kerajaan, pajak diurus oleh pejabat kerajaan yang menangani masalah tersebut.
    Di tingakat pusat terdapat petugas yang khusus mencatat luas berbagai jenis tanah di wialayah kerajaannya serta menetapkan pajak yang harus dipungutnya. Dengan demikian masing-masing dearah memiliki tingkat pembayaran pajak yang berbeda dan hal ini tergantung kondisi tanah, letak tanah dan lain sebagainya. Misalnya dearah A tidak sama pembayaran pajaknya dengan daerah B.
    Di samping pajak terhadap tanah atau pajak hasil bumi, juga terdapat pajak perdagangan, pajak usaha kerajinan, dan lain sebagainya. Pajak yang dikenakan kepada paa pedagang dan pengrajin tidak ketahui ketentuannya. Namun dapat ditafsirkan bahwa pajak yang dikenakan kepada para pedagang dan pengrajin dilihat dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang maupun para pengrajin. Hanya saja tidak jelas berapa persen pajak yang dikenakan kepada paara pedagang maupun para pengrajin.
   
C. TENAGA KERJA

    Pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu - Buddha, kekuasaan seorang raja merupakan sebuah kekuasaan yang sangat mutlak. Raja dipandang sebagai penjelamaan dewa yang memerintah atas kerajaannya. Pandangan seperti ini dapat menimbulkan kesetiaan yang sangat tinggi terhadap raja yang memerintahnya, sehingga apa yang dikatakan oleh raja merupakan hal wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya. 
    Kesetiaan yang sangat tinggi dari rakyatnya itu mempermudah raja dalam mengerahkan tenaga kerja. Biasanya seorang raja meminta kepada rakyatnya untuk mengerjakan sesuatu, seperti membangun jalan-jalan, membangun tempat-tempat suci, membangun candi-candi dan lain sebagainya. Pengerahan tenaga kerja ini bukan merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang raja kepada rakyat dari kerajaannya. Bahakn setiap rakyatnya sangat setia, sehingga tanpa pamrih mereka mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya.

D. PERDAGANGAN DAN TRANSPORTASI.

    Sejak zaman lampau di wilayah Asia Tenggara telah terdapat lalu lintas pertukaran barang yang menjadi salah satu benang merah pemersatu wilayah Asia Tenggara. Dapat diduga bahawa perdagangan dengan India bertumpu pada pola-pola perdagangan regional yang telah berkembang.
    Pada mulanya perdagangan itu terpusat paa tempat-tempat tertentu, seperti terletak langsung pada jalur perdagangan atau sudah dikenal pada masa sebelumnya. Namun sejak berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di wilayah Indonesia, aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia semakin ramai dan berkembang pesat. Hal ini disebabkan letak wilayah Indonesia ditengah-tengah jalur perhubungan perdagangan antara Cina dengan negara-negara yang berada di daerah Asia bagian barat termasuk juga Romawi. Bangsa Indonesia memperdagangkan hasil-hasil bumi dari daerahnya sendiri, seperti kayu gaharu, kayu cendana, cengkeh, lada, kapur barus, dan lain sebagainya. 
     Dari hasil perdangan itulah, kerajaan-kerajaan Hindu - Buddha di Indonesia berkembang dengan pesatnya dan kerajaan-kerajaan besar muncul di wilayah Indonesia seperti Kerajaan Sriwijaya, Mataram Hindu, Kediri, Singasari, Majapahit, dan sebagainya.
    Sementara itu, sarana transportasi di salam perdagangan seperti jalan-jalan melalui laut dan selat yang ada di wilayah Indonesia menggunakan perahu-perahu bercadik, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Dengan demikian, perdagangan dan tranportasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena perdagangan membutuhkan sarana transportasi dan transportasi membutuhkan perdagangan dan lain sebagainya.



     

2 komentar: